Indonesia Era Orde Baru | Sejarah Kelas 12

 

Indonesia era orde baru

Indonesia era orde baru seperti menunjukkan sebuah kemajuan. Tapi gimana ya sahabat Latis, kan emang tidak ada gading yang tak retak. Biarpun orde ini nampak bagus, sempurna, tetap saja nyatanya tidak demikian. Seperti apa latar belakangnya?

Apa Itu Indonesia Era Orde Baru?

Melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967, masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Intinya rakyat ingin segera bangkit dari keterpurukan pasca pemerintahan Soekarno. Jaman sekarang kita kenal dengan move on gitu lho.

Orde ini berarti tatanan kehidupan bangsa dan negara yang dikembalikan pada Pancasila dan UUD 1945. Di orde sebelumnya sempat terjadi penyelewengan dan penyimpangan prinsip utama.

Pak Soeharto ingin pancasila makin diperkokoh dan UUD 1945 kembali ditegakkan. Gitu deh. Emangnya kenapa sih di masa pak Soekarno?

Latar Belakang

Indonesia era orde baru

Sumber Freepik 

Ditandai TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA terdiri dari tiga tuntutan yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Paling tidak kalian jadi bisa membayangkan kan, kenapa kok bisa mereka minta penurunan harga? Berarti ekonominya lagi gonjang ganjing ya ga sih?

Sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Hingga terjadi peristiwa G30S/PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Udahlah males gitu udah pedekate ga digubris. Makin brutal lah jadinya sampe pak Karno risih sendiri dan mengeluarkan Supersemar. 

Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama, yaitu:

1. Turunnya kedudukan. Kedudukan individu turun ke kedudukan yang derajatnya lebih rendah

2. Turunnya derajat kelompok. Derajat sekelompok individu menjadi turun yang berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan.

Indonesia Era Orde Baru

Indonesia era orde baru

Sumber Freepik 

Visi utama pemerintahan orde baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Jadi saat gonjang ganjing di orde lama, pam Harto langsung gas pol. 

A. Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah

B. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila

C. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.

Hmmm untuk poin satu sekarang juga ada lagi ya, pelajaran P5 tapi. Apa mungkin ada gonjang ganjing lagi? Eh mimin bukan peramal lho.

Ini sebenarnya juga agak aneh ga sih karena ga boleh dikritik demi stabilitas negara. Jadi rakyat kayak dipaksa mencintai pimpinan mereka. Lalu di orde ini juga hukum seolah bisa direkayasa. Bentar deh mimin jadi pingin nostalgia kira-kira dulu di acara berita yang disiarkan apaan aja ya? 

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat diperlukan oleh negara yang sedang berkembang.

Hal ini sesuai dengan kondisi Orde Baru, yang ingin mencapai pembangunan ekonomi di mana hukum bisa digunakan untuk merekayasa masyarakat dalam kehidupan ekonomi nasional.

Rekayasa di sini berarti bagaimana sebuah hukum bisa membentuk sebuah masyarakat sesuai dengan tujuannya. Oleh karenanya, hukum sebagai rekayasa masyarakat bersifat progresif. Oh pantes saja kemudian Indonesia jadi berkembang. 

Selama era 1990an, Pemerintah Orde Baru Suharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin asertif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesuksesannya sendiri: perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan dan mereka yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apa pun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan-kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Suharto (kroni-kroninya). Begitu lho ternyata. 

Apa yang dihasilkan dari orde ini?

Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter.

Beberapa peraturan perundangan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi antara lain:

a. Bentuk-bentuk badan usaha, paten, merek dagang, dan hak cipta

b. Lalu lintas, transportasi dan keamanan, telekomunikasi, dan pariwisata

c. Prosedur penggunaan, pemilikan dan penggunaan lahan pertanahan, keuangan negara dan keuangan daerah

d. Perikanan darat, perkebunan, pertanian, peternakan, pelestarian sumber daya alam, dan perlindungan hutan.

Pemerintah Suharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia Barat, yang telah dihancurkan Soekarno, dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan.

Hm mimin inget banget dulu bawa duit lima ratus aja masih bisa dapet nasi bungkus. Tapi mimin emang ngerasainnya ga lama sih karena di tahun 1998 mulai gonjang ganjing. Karena mimin masih kecil jadi kasihan sama pak Harto yang udah tua dan disuruh lengser. Tapi setelah dewasa Mimin baru paham sepenuhnya kenapa kok beliau dipaksa lengser. 

Belum lagi terjadi Tragedi Trisakti yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997-1998 merupakan periode orde baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Ternyata juga pak Harto sudah memimpin negeri ini sampai 32 tahun. Benar-benar bukan masa yang singkat.

Untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Suharto 'mendorong' sembilan partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal dua partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum. Ya siapa dong yang udah biasa hidup enak mau lengser dari kenyamanan? Intinya memang tidak mau lengser. 

Setelah mendapat pencerahan dari beberapa penjelasan di atas kira-kira gimana nih Sahabat Latis? pembahasan materi modernisasi dan globalisasi sulit ga sih? Biar makin paham materinya yuk ikutan les di latisprivat.com dijamin nilai kamu bakal meningkat drastis. 


Baca juga: Sistem Seleksi CPNS Nasional

Referensi: detik.com

les privat sma


Komentar

Popular Post