Indonesia Era Demokrasi Liberal

Mengenang masa lalu dengan mempelajari sejarah ternyata cukup menguras pikiran ya ga sih? Mungkin kalian saat ini sering mendengar istilah demokrasi. Ternyata dulu ada jaman Indonesia era demokrasi liberal lho. Beda ga sih sama demokrasi yang sekarang?

Indonesia Era Demokrasi Liberal

Apa sih pengertiannya? Ini semacam demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Salah satu ciri demokrasi liberal yaitu jabatan perdana menteri diangkat oleh Presiden. Lho emang dulu ada perdana menteri di Indonesia?

Di Indonesia, terjadi beberapa kali perubahan sistem politik seperti demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), dan demokrasi terpimpin. Tunggu deh, demokrasi itu apa sih?

Demokrasi adalah sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Sistem pemerintahan demokrasi ini menganut kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua atas pengaruh rakyat. Tapi bagaimana dengan demokrasi liberal?

Indonesia era demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950-1959. Pemilu yang diadakan tahun 1955, memunculkan partai politik baru dan pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Wah banyak banget ya ternyata. Memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme.

Sebenarnya era demokrasi ini tidak selalu ditanggapi negatif karena pada saat itu rakyat dianggap memiliki hak yang sama serta status ekonomi yang juga sama.

Ciri-ciri Demokrasi Liberal

- Kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi, sehingga tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang pada rakyat.

- Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat

- Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah

- Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR

- Perdana menteri diangkat oleh presiden

Kabinet Indonesia Era Demokrasi Liberal

Sumber Freepik

Seperti yang telah kita baca sebelumnya, ada tujuh kabinet di era demokrasi liberal. Apa sajakah itu?

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Mohammad Natsir dari partai Masyumi terpilih sebagai perdana menteri. Di masa kabinetnya Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Banyak juga ya keberhasilannya!

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Terbentuk dari koalisi partai Masyumi dan PNI. Masa pemerintah kabinet Sukiman ini mulai muncul pemberontakan DI/TII dan meluasnya republik Maluku Selatan.

Karena politik Indonesia bersifat bebas aktif, maka kabinet ini berakhir dengan penandatanganan bantuan senjata dari Amerika Serikat.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)

Kabinet ini menjalankan program dalam negeri seperti pemilu (DPR dan DPRD), meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan.

Sedangkan program luar negeri, kabinet ini berusaha menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik bebas aktif.

Karena akhirnya muncul mosi tidak percaya dari serikat tani, akhirnya Wilopo mengembalikan wewenangnya kepada presiden.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Dikenal sebagai kabinet Ali Wongso, Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan persiapkan pemilu untuk anggota parlemen.

Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet sehingga timbullah perpecahan.

5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)

Keberhasilan kabinet yaitu menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada 29 September dan 15 Desember 1955.

Dari hasil pemilu pertama, ada 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai lolos seleksi. Perolehan suara terbanyak partai politik yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Program yang dijalankan adalah memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari perjanjian ini, Belanda dianggap lebih menguntungkan daripada Indonesia.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Menghasilkan peraturan yaitu wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Aturan ini diukur dari garis dari yang menghubungkan titik terluar dari pulau.

Kabinet ini menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk. Kabinet berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memulai sistem politik baru yaitu Demokrasi Terpimpin.

Alasan dekrit presiden adalah karena demokrasi ini lebih mengutamakan partai politik daripada konstitusi.

Aduh mayan ngantuk nih baca sejarah. Kalian gimana? Masih berapi-api ga nih baca sejarah?

Setelah mendapat pencerahan dari beberapa penjelasan di atas kira-kira gimana nih Sahabat Latis? pembahasan materi Indonesia era demokrasi liberal sulit ga sih? Biar makin paham materinya yuk ikutan les di latisprivat.com dijamin nilai kamu bakal meningkat drastis.